Dokumenter 'Dirty Vote' Menggugah Kesadaran Publik tentang Dinamika Politik dan Hukum dalam Pemilihan Umum di Indonesia
Pada Minggu (11/02/2024), akun YouTube Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) merilis sebuah dokumenter yang mengusung judul "Dirty Vote." Dokumenter ini menjadi pusat perhatian masyarakat Indonesia dengan jumlah penonton mencapai lebih dari 3 juta orang hingga hari Senin (12/02/2024). "Dirty Vote" menampilkan tiga ahli hukum tata negara, yaitu Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari. Mereka mengungkapkan tentang instrumen kekuasaan yang digunakan dalam proses pemilihan umum dan dampaknya terhadap tatanan demokrasi.
Kehadiran dokumenter ini memicu berbagai tanggapan dari pihak terkait, termasuk Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, tim pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, tim pemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, serta tim pemenangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Bivitri Susanti, salah satu narasumber dalam dokumenter, adalah pengajar di Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera dan merupakan salah satu pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). Zainal Arifin Mochtar, yang juga menjadi narasumber, adalah dosen Hukum Tata Negara di Universitas Gajah Mada. Feri Amsari, narasumber lainnya, adalah pengajar di Fakultas Hukum Universitas Andalas.
Sutradara "Dirty Vote" Dandhy Dwi Laksono menyatakan tujuan merilis dokumenter ini. Ia berharap bahwa dokumenter ini tidak hanya menjadi hiburan semata, tetapi juga dapat memberikan refleksi mendalam pada masa tenang pemilihan umum serta memberikan pendidikan kepada publik. Laksono juga berharap bahwa dalam tiga hari menjelang hari pemilihan, film ini dapat menjadi bahan diskusi yang bermanfaat bagi masyarakat luas.